Aksi 2 Desember, Ini Kata Gubernur DIY dan Gubernur Jatim

Jakarta – Aksi doa bersama bakal digelar di Lapangan Monas, Jakarta, Jumat (2/12). Sejumlah pihak mengimbau masyarakat daerah tidak berbondong-bondong menuju ibu kota. “Kita sudah berdialog ya. Tapi saya akhirnya belum tahu persis ya berapa, ada atau tidak jadinya apakah ada demo, saya belum tahu persis. Tapi kami minta kalau bisa di sini saja (Yogyakarta),” kata Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X. Hal itu disampaikannya seusai menghadiri acara Pemberian Penghargaan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) serta Sosialisasi Hasil IDI 2015 di Jakarta, Rabu (30/11). Sultan mengatakan, situasi di daerahnya tetap kondusif hingga saat ini. “Aman enggak ada masalah,” katanya. Sementara itu, Gubernur Jawa Timur (Jatim) Soekarwo mengatakan, dirinya tak dapat melarang warga Jatim mengikuti aksi 2 Desember di Jakarta. “Saya enggak bisa melarang, karena itu hak nya warga negara. Jadi kami tidak melarang, tapi mengimbau agar kemudian melakukan dengan tertib,” kata Soekarwo. Sedangkan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menegaskan, aksi 2 Desember bukanlah demonstrasi. Hal itu merupakan kesepakatan pihak keamanan dengan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI). “Ada kompromi, hingga menjadi aksi ibadah gelar sajadah. Kemudian diberikan cap aksi yang super damai, agar masyarakat tenang,” kata Wiranto. “Kan sekarang masyarakat sedang was-was, ada apa nanti tanggal 2 Desember, jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu, itu semua sudah ditepis dengan adanya kesepakatan bersama bahwa aksi super damai.” Dia mengungkapkan, konsentrasi massa nantinya berlangsung di Monas dengan acara zikir, doa serta tausiyah. “Mulai jam 8 pagi, jam 1 bubar. Jadi kalau ada unjuk rasa di luar Monas, itu unjuk rasa yang tidak ada izin,” ungkapnya. “Jadi tolong masyarakat justru melaporkan kalau ada yang macam-macam di luar Monas, itu berarti unjuk rasa yang tanpa izin kepolisian dan akan dibubarkan secara tegas. Aparat keamanan akan menindak tegas demonstrasi yang tanpa izin, ini bukan meredam kebebasan tapi justru untuk membangun keamanan ketenteraman di masyarakat,” terangnya. Carlos KY Paath/CAH Suara Pembaruan

Sumber: BeritaSatu