Catatan Akhir Tahun PDIP, Pembangunan Ekonomi Harus Diimbangi Penegakan Hukum

Jakarta – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menilai selama dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK) sudah banyak program fenomenal yang dikerjakan serta banyak prestasi yang ditorehkan, khususnya di bidang pembangunan ekonomi dan infrastruktur. Namun, PDIP mengingatkan agar pembangunan ekonomi harus tetap diimbangi dengan penegakan hukum yang memadai. Pasalnya, PDIP masih melihat ada hal yang dianggap kurang optimal, salah satunya pada sektor penegakan hukum. “Ada kritik, antara lain bahwa pemerintahan Jokowi-JK selama dua tahun ini belum fokus pada bidang hukum. Menurut kami, memang benar Presiden lebih fokus pada bidang ekonomi, khususnya pembangunan infrastruktur, tetapi harus dengan tetap memberikan perhatian pada bidang hukum,” kata Ketua DPP PDIP Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan Trimedya Panjaitan. Hal itu dikatakan Trimedya pada peluncuran buku “Catatan Akhir Tahun Bidang Hukum dan HAM 20016 DPP PDIP” dengan tema “Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-JK, Menegakkan Keadilan dan Kebhinekaan” di Jakarta, Rabu (14/12). Hadir sebagai pemateri dalam acara tersebut, selain Trimedya, adalah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Ketua Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA) PDIP Junimart Girsang, serta pengacara Sirra Prayuna. “Presiden diharapkan untuk lebih memberikan perhatian yang besar pada bidang penegakan hukum pada tahun ketiga pemerintahannya ini,” ujar Trimedya. Dalam buku ini, kata Trimedya, PDIP menyoroti antara lain tentang penegakan HAM, yaitu apa yang telah dicapai, tentang penegakan hukum dalam masalah ekonomi, penegakan hukum dalam bidang tindak pidana korupsi, tentang delik penistaan agama dan apa yang harus dilindungi, tentang pembahasan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, serta menyongsong Pilkada Serentak 2017 sebagai sebuah momentum politik dan hukum. Trimedya mengungkapkan, persoalan penyelesaian kasus HAM di Indonesia selalu menjadi polemik di setiap pergantian pemerintahan. Dengan berbagai alasan, penyelesaian kasus HAM di masa lalu seperti mengambang dan tidak jelas ujungnya akan mengarah ke mana. “Memasuki tahun ketiga pemerintahan ini, kami akan mendorong pemerintahan Jokowi-JK untuk mencari jalan keluar dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu. Presiden Jokowi dalam rapat terbatas di Istana Negara, 5 Januari 2016, telah menegaskan masalah ini akan dituntaskan dan memastikan bakal membentuk Komite Rekonsiliasi untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu,” tuturnya. Menurut catatan PDIP, dari kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu, baru kasus Tanjung Priok 1984 dan kasus Timor Timur yang disidangkan melalui Pengadilan Ad Hoc HAM, dan Kasus Abepura, Papua, di Pengadilan HAM. Sejumlah kasus masa lalu yang hasil penyelidikannya belum ditindaklanjuti oleh Jaksa Agung, antara lain Kasus Trisakti, Tragedi Mei 1998, Semanggi I dan II, penghilangan aktivis 1998-1999, peristiwa 1965-1966, dan penembakan misterius 1982-1985. “Tujuh kasus HAM tersebut adalah warisan dari pemerintahan sebelumnya, yang selama 10 tahun belum berhasil menyelesaikannya,” ujarnya. Selain itu, kata Trimedya, ada kasus 27 Juli 1996, yaitu terjadi tragedi penyerbuan kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia. Terkait kasus ini sudah digelar pengadilan koneksitas pada 2003. Namun, persidangan itu hanya mampu menghukum bersalah seorang buruh bernama Jonathan Marpaung, sementara dua perwira militer yang diadili, yakni Kol CZI Budi Purnama (mantan Komandan Detasemen Intel Kodam Jaya), dan Letnan Satu (Inf) Suharto (mantan Komandan Kompi C Detasemen Intel Kodam Jaya) divonis bebas. “Terkait warisan kasus HAM berat masa lalu ini, menurut kami, dapat diambil beberapa upaya sebagai jalan keluar,” ujarnya. Pertama, kata Trimedya, tetap dilakukan penuntasan kasus melalui proses hukum atau upaya yudisial. Kedua, penyelesaian secara nonyudisial. Pemerintahan Jokowi-JK harus didorong untuk mau dan berani menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu ini. Ini bukan pekerjaan mudah, terbukti pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selama 10 tahun tidak berhasil melakukannya. “Pemerintahan Jokowi-JK masih berpeluang untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu. Selain memiliki visi dan misi yang baik dalam penegakan HAM, Jokowi juga tidak memiliki beban terkait pelanggaran HAM masa lalu,” kata Wakil Ketua Komisi III DPR itu. Sementara, terkait dengan masalah korupsi, kata Trimedya, PDIP juga melihat masih menjadi penyakit akut bagi Indonesia. Berbagai upaya pemberantasan korupsi seakan saling berpacu dengan praktik-praktik korupsi yang merajalela di segala aspek kehidupan bangsa. “Karena itu, memandang gerakan pemberantasan korupsi itu perlu dievaluasi secara terus-menerus dan diperbaiki agar semakin berdayaguna dan berhasilguna,” katanya. Tentang Pilkada Serentak 2017, PDIP melihat sebagai tahapan politik yang penting untuk memperkuat dukungan kelembagaan dan politik bagi upaya penegakan hukum. Lembaga penegak hukum dapat memperkuat kinerja apabila kepala daerah terpilih memiliki integritas, transparan, akuntabel, dan berkomitmen untuk memberantas mafia ekonomi. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menambahkan, sistem hukum yang berkeadilan adalah sistem hukum yang menempatkan kebenaran di atas kebenaran serta taat pada mekanisme hukum. PDIP, ujarnya, bertekad untuk terus memcermati bahwa muara seluruh persoalan di bidang hukum adalah korupsi. “Korupsi menjadi kejahatan kemanusiaan yang susah dibasmi di republik ini. Begitu banyak pejabat negeri yang masuk penjara. Mereka bahkan bisa membentuk pemerintahan bayangan di penjara, tetapi itu masih saja terus terjadi,” katanya. Hasto mengungkapkan, kajian PDIP jelas menunjukkan bahwa setelah reformasi dijalankan seluruh parpol mengikuti proses liberalisasi politik dan ekonomi. Bahkan, PDIP juga melihat itu terjadi di semua negara yang mengalami krisis ekonomi pada 1997. “Transisi dari pemerintahan otoriter ke demokratis begitu banyak pekerjaan rumah (PR) sistem dalam penegakan hukum dan kerja sama penegak hukum yang menjadi persoalan serius. Kejahatan di peradilan masih terjadi, sehingga politik hukum menjadi tertinggal dari politik demokrasi. Kami meminta Pak Jokowi untuk menjadikan hukum sebuah landasan kehidupan yang penting,” tuturnya. Asni Ovier/AO BeritaSatu.com

Sumber: BeritaSatu