Chairuman Tantang KPK Buktikan Celoteh Nazaruddin

Jakarta – Mantan Ketua Komisi II DPR Chairuman Harahap menantang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut tuntas kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) berbasis elektronik atau e-KTP. Termasuk membuktikan tuduhan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, M Nazaruddin yang menyebut sejumlah anggota Komisi II DPR menerima aliran uang terkait korupsi yang diduga merugikan keuangan negara hingga Rp 2,3 triliun tersebut. “Ya dibuktikan saja. Ya gampang saja, siapa yang menerima, bagaimana dan di mana? Kan begitu,” kata Chairuman di Gedung KPK, Jakarta Rabu (7/12). Chairuman diperiksa penyidik KPK sebagai saksi kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. Sebagai lembaga penegak hukum, KPK seharusnya membuktikan isu-isu yang dilontarkan Nazaruddin. “Jangan terus isu-isu saja, harus jelas. Penegakan hukum kita harus begitu,” katanya. Chairuman mengklaim Komisi II telah melakukan pengawasan terkait proyek e-KTP. Namun, Chairuman mengakui, pengawasan yang dilakukan Komisi II DPR hanya sebatas mengawasi pelaksanaan proyek. Politikus Partai Golkar itu berdalih Komisi II DPR tidak memiliki kemampuan dan kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan proyek secara fisik. “Pengawasan DPR sesuai fungsinya itu ada pengawasan di dalam pelaksanaan kebijakan itu. Pengawasan fisik tidaklah punya kemampuan DPR untuk melihat itu, ‎oleh karena itu ada aparat negara kita yang mengawasi itu. Tentu sesuai pembagian di dalam ketatakenegaraan kita ya pemeriksaan fisik berjalan apa tidak tentu aparat penegak hukum ‎bisa melakukannya, inspektorat bisa melakukannya BPK dan sebagainya,” kata Chairuman. Dalam pemeriksaan kali ini, Chairuman mengaku dicecar penyidik mengenai proses pembahasan proyek e-KTP di Komisi II DPR. Chairuman mengklaim, pihaknya menyetujui proyek yang menelan anggaran hingga Rp 5,9 triliun itu lantaran Kemdagri menjanjikan e-KTP sudah dapat diterapkan untuk Pemilu 2014. Apalagi, Kemdagri yang saat itu dipimpin Gamawan Fauzi berjanji pelaksanaan proyek ini akan berlangsung secara terbuka. “Pada saat itu kan dipaparkan segala aspek dari proyek ini sehingga meyakinkan Komisi II, dan pelaksanaannya akan terbuka kan itu yang disampaikan ke DPR. Oleh karena itu kita menyetujui dan sampai kepada janji untuk menyelesaikan tepat waktu agar penyelenggaraan pemilu 2014 bisa memakai e-KTP sebagai dasar. Sehingga DPT (Daftar Pemilih Tetap) kita bisa diambil dari e-KTP, sehingga valid,” paparnya. Chairuman mengaku tak ada persoalan dalam proses pembahasan proyek e-KTP. Dikatakan, persoalan baru muncul setelah proyek disetujui DPR dan dilaksanakan. “Itu kan sesudah persetujuan proyek. Pelaksanaan kan tahun 2012. Itu kan kalalu periksa setelah pelaksanaan proyeknya,” katanya. Sebelumnya, nama Chairuman sempat disebut mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, M Nazaruddin sebagai pihak yang turut menikmati aliran uang hasil korupsi proyek e-KTP. Dalam dokumen yang dibawa Elza Syarif, pengacara Nazaruddin tampak bagan yang menunjukkan hubungan pihak-pihak yang terlibat dalam korupsi proyek KTP elektronik. Pihak-pihak yang tampak dalam dokumen itu, yakni Andi Narogong dan Nazaruddin dalam kotak berjudul “Pelaksana” dengan anak panah ke kotak berjudul “Boss Proyek e-KTP” yang berisi nama Novanto dan Anas Urbaningrum. Kotak bagan “Boss Proyek e-KTP” itu lalu menunjukkan panah ke tiga kotak bagan. Kotak pertama berjudul “Ketua/Wakil Banggar yang Terlibat Menerima Dana” berisi nama (1) Mathias Mekeng USD 500ribu, (2) Olly Dondo Kambe USD 1 juta, dan (3) Mirwan Amir USD 500 ribu. Kotak kedua berjudul “Ketua/Wakil Ketua Komisi II DPR RI yang Terlibat Menerima Dana” berisi nama (1) Haeruman Harahap USD 500ribu, (2) Ganjar Pranowo USD 500ribu, dan (3) Arief Wibowo USD 500 ribu. Terakhir, kotak ketiga tanpa judul berisi nama (1) Mendagri (Gamawan/Anas), (2) Sekjen (Dian Anggraeni), (3) PPK (Sugiarto), dan (4) Ketua Panitia Lelang (Drajat Wisnu S). Diketahui, KPK telah menetapkan mantan Direktur Pengelola Informasi dan Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemdagri) Sugiharto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP sejak April 2014 lalu. Dalam pengembangan pengusutan kasus ini, KPK menetapkan Irman, mantan Dirjen Dukcapil yang juga mantan atasan Sugiharto sebagai tersangka. Irman diduga bersama-sama dengan Sugiharto telah melakukan tindakan melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan terkait proyek tersebut. Akibatnya keuangan negara ditaksir mengalami kerugian hingga Rp 2,3 triliun dari nilai proyek Rp 5,9 triliun. KPK menyangka Irman dan Sugiharto melanggar Pasal 2 Ayat (1) subsider Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaiamana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Fana Suparman/YUD Suara Pembaruan

Sumber: BeritaSatu