Netralitas ASN Jadi Masalah Krusial dalam Pilkada Serentak 2017

Jakarta – Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi salah satu permasalahan krusial Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2017. Bagi daerah yang petahana kepala daerah dan wakil kepala daerahnya maju masing-masing, ASN ikut terbelah. “Di beberapa daerah yang incumbent (petahana) terbelah atau maju sendiri-sendiri, imbasnya ASN terbelah, apalagi wakil yang dilibatkan adalah eks birokrasi, emosi ASN di beberapa daerah tampak ada,” kata anggota Tim Monitoring Pilkada, Hariyadi. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Tim Monitoring Pilkada di Gedung A Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Jakarta, Kamis (22/12). “Beda-beda derajatnya daerah satu dengan yang lain. Ada daerah yang pendukung dari ASN tampak lebih berani ke depan, ada yang sembunyi-sembunyi. Ini yang jadi tugas plt (pelaksana tugas), utama coba menahan netralitasnya itu,” ujar Hariyadi. Dia menambahkan, keterbelahan ASN paling tampak di jajaran kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kemdagri, Yuswandi A Temenggung mengatakan, pegawai pemerintah daerah (pemda) sepatutnya menjaga netralitas. Diungkapkan, pada Pilkada Serentak 2015, Kemdagri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kempan) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) sudah membuat rambu-rambu meminimalisir netralitas ASN. “Tapi di lapangan akan nampak sekali (ada keberpihakan),” kata Yuswandi. Plt Gubernur Bangka Belitung (Babel) ini menambahkan, dirinya di Babel juga mengingatkan pentingnya netralitas. “Kebetulan di Babel maju masing-masing gubernur dan wakilnya. Tapi karena ada Plt, kita bisa lakukan kesejukan. Saya sampaikan kalian harus netral,” tegasnya. Carlos KY Paath/CAH Suara Pembaruan

Sumber: BeritaSatu