Sinkronisasi Regulasi Tingkatkan Efektivitas Keuangan Digital

Jakarta – Perkembangan keuangan digital di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 2013, namun perkembangannya belum secepat negara berkembang lain seperti Kenya, Bangladesh, dan India. Ketidaksinkronan aturan dari regulator menjadi salah satu penyebab dari kurangnya efektivitas program tersebut. Country Manager MicroSave Indonesia Grace Retnowati mengungkapkan, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh AKSI (Aksi untuk Keuangan Inklusif Indonesia), realita yang dihadapi pelaku keuangan adalah adanya perbedaan aturan untuk Layanan Keuangan Digital (LKD) di bawah Bank Indonesia (BI) dan Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai) di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). “Ada regulasi yang membingungkan antara regulator e-money untuk LKD dan branchless banking untuk Laku Pandai,” ujar dia di Jakarta, Rabu (12/10). Selain itu, regulasi yang diterapkan untuk pemegang lisensi LKD dan Laku Pandai berbeda antara bank dan nonbank. Grace mengungkapkan, pelaku industri nonbank dan operator jaringan telepon hanya boleh bermitra dengan lembaga atau institusi formal. Sementara itu, perbankan boleh bermitra dengan agen individual. ”Secara DNA, bank juga tidak memiliki kapasitas yang lebih untuk memanajemen agen ketimbang perusahaan nonbank atau telekomunikasi,” kata dia. Manager Digital Financial Services MicroSave Ghiyazudiin A Mohammad menjelaskan, potensi agen individual di Indonesia cukup banyak bila dibandingkan dengan agen LKD dan Laku Pandai. ”Agen penjual pulsa jumlahnya cukup banyak sekitar 400-500 ribu, potensi tersebut bisa dimanfaatkan oleh bank dan nonbank karena jumlah agen LKD dan Laku Pandai masih terbatas, yaitu 100 ribu dan 60 ribu agen,” jelas dia. Pentingnya penggunaan agen individual ini terlihat pada praktik di Bangladesh, Kenya, dan Tanzania. Di sana, penggunaan agen individual seperti agen penjual pulsa dan toko kelontong mencapai lebih dari 60% dari total agen. Hal terakhir yang diinginkan AKSI yang digagas oleh Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) dan MicroSave, adalah terbentuknya layanan perlindungan nasabah khusus untuk menangani keuangan inklusif. ”Penyedia layanan akan bisa menangani pengaduan dan mekanisme penyelesaian masalah,” kata dia. Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Nelson Tampubolon menjelaskan, regulator mulai mensinkronkan regulasi mengenai keuangan digital, seperti yang dilakukan oleh BI dengan memperluas penyelenggara LKD. ”Namun untuk Laku Pandai, sementara ini belum ada rencana untuk mengubah aturan,” ungkap dia. Begitu juga dengan aturan agen Laku Pandai, Nelson mengungkapkan, sejauh ini baru bank yang diperkenankan untuk melakukan Laku Pandai, sehingga agen yang bermitra dengan bank yang akan diatur. ”Sementara agen di luar bank misalnya untuk industri keuangan nonbank (IKNB), kami belum melihat kebutuhannya,” jelas dia. Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Ronald Waas sebelumnya mengungkapkan, pihaknya juga mulai merelaksasi aturan terkait LKD. Adapun relaksasi tersebut adalah dengan mempermudah persyaratan penyelenggara LKD dari yang sebelumnya hanya untuk kategori bank umum kegiatan usaha (BUKU) IV saja, memperbolehkan juga BUKU III. Bahkan, bank pembangunan daerah (BPD) BUKU II dan BUKU I yang memiliki sistem teknologi informasi memadai dan memiliki mandat untuk menyalurkan bantuan sosial (bansos) juga diperbolehkan. “Kami juga menerapkan customer due dilligence (CDD) yang lebih sederhana untuk LKD,” kata dia. Gita Rossiana/THM Investor Daily

Sumber: BeritaSatu